Apa itu Ibu Kota Nusantara (IKN)? Inilah Sejarah, Prinsip, Dampak, hingga Petanya

Assalamu‘alaikum wr. wb.

Halo semuanya! Kemarin saat Perayaan HUT ke-79 RI, Indonesia telah memiliki Ibukota Baru yang bernama IKN Nusantara, yang letaknya berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dan akan menggantikan Jakarta sebagai Ibukota saat ini.

Sumber Artikel : Kaltim.Tribunnews.com, Ekonomi.Bisnis.com, dan Detik.com

Indonesia sedang memulai sebuah perubahan besar dalam sejarahnya dengan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

IKN Nusantara adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Rencananya, IKN Nusantara akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 (12 Shafar 1446 H), bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79.

Pemindahan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara maritim dan sekaligus mencerminkan pengakuan terhadap keragaman geografis yang menjadi dasar dari kekayaan budaya etnis di Indonesia.

Proyek ambisius ini tidak hanya berfokus pada pemindahan pusat administrasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai kemajuan yang merata di seluruh nusantara.

A. Sejarah IKN

Menurut informasi dari Kementerian Keuangan RI, Ide Pemindahan IKN ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Saat itu, Soekarno mengusulkan Palangkaraya sebagai calon lokasi Ibu Kota baru.

Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun Ibu Kota yang modern. Namun, ide ini hanya diwacanakan dalam rencana jangka pendek. Sebaliknya, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia melalui UU Nomor 10 tahun 1964 pada 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru di tahun 1990-an, wacana pemindahan Ibu Kota ke Jonggol juga pernah muncul, namun tidak terealisasi. Ide ini kembali muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat masalah Kemacetan dan Banjir yang melanda Jakarta.

Pada saat itu, ada tiga opsi yang dipertimbangkan: mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota dengan perbaikan Infrastruktur, mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain, atau membangun IKN baru.

Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat kembali isu ini sebagai solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Ketimpangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo. Pemindahan IKN ini tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk mentransformasi budaya kerja, mengubah paradigma, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik.

B. Letak IKN

Perlu diingat bahwa proses pembangunan IKN masih berlangsung dan beberapa infrastruktur masih dalam tahap pengerjaan.

Dimana Letak IKN Nusantara?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengumumkan bahwa Nusantara akan menjadi nama ibu kota baru Indonesia.

Letaknya berada di Kalimantan Timur dan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

Pada fase awal, Istana Negara bersama empat kementerian akan dipindahkan ke lokasi baru ini pada tahun 2024.

Detail Lokasi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo pertama kali mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota ini pada Tahun 2019.

Letak ibu kota baru mencakup sebagian wilayah di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pasal 6, posisi geografis ibu kota baru Indonesia adalah sebagai berikut :

• Utara: 117° 0' 31.292" BT dan 0° 38' 44.912" LS
• Selatan: 117° 11' 51.903" BT dan 1° 15' 25.260" LS
• Barat: 116° 31' 37.728" BT dan 0° 59' 22.510" LS
• Timur: 117° 18' 28.084" BT dan 1° 6' 42.398" LS

Wilayah Ibukota baru akan berbatasan dengan :

• Selatan: Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur di Kota Balikpapan.
• Barat: Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.
• Utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara.
• Timur: Selat Makassar.

C. Alasan Pemindahan IKN

Langkah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini adalah strategi untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang selama ini terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Meskipun Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi, IKN di Kalimantan Timur akan mengambil peran sebagai pusat administrasi negara dengan identitas yang berbeda dan unik.

Keputusan strategis pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah menjadi topik perdebatan di masyarakat, menghadirkan pandangan pro dan kontra. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk merealisasikan rencana ini demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

1. Menghadapi Tantangan Masa Depan

Salah satu alasan penting di balik pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Indonesia diharapkan menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Untuk mencapai visi ini, diperlukan transformasi ekonomi yang melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Pemindahan IKN diharapkan dapat mendukung proses transformasi ini dengan menyediakan infrastruktur modern dan ramah lingkungan, serta sumber daya manusia berkualitas.

2. Membangun Indonesia yang inklusif

Urgensi lain dari pemindahan IKN adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif. Selama ini, pembangunan lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memindahkan IKN, diharapkan akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di Kalimantan Timur dan kawasan timur Indonesia, yang dapat mendorong pembangunan di wilayah-wilayah lain di sekitarnya.

3. Kondisi Objektif Jakarta

Pemindahan IKN juga didasari oleh kondisi Jakarta yang dianggap tidak lagi cocok sebagai ibu kota negara. Jakarta mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kemacetan lalu lintas yang parah, serta masalah lingkungan serius.

Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 Jiwa/km², sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 Jiwa/km². Kemacetan di Jakarta juga merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Pada tahun 2019, Jakarta menempati peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia.

Selain itu, kemacetan dan masalah lingkungan seperti banjir serta penurunan tanah yang menyebabkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, membuat kota ini tidak lagi ideal sebagai pusat pemerintahan.

4. Pemindahan IKN sebagai wujud kecintaan dan bakti pada NKRI

Pemindahan IKN merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah melalui proses demokrasi dan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun pasti akan ada tantangan dan hambatan dalam proses ini, bangsa Indonesia perlu bersatu untuk menghadapinya dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Pemindahan IKN adalah langkah menuju masa depan Indonesia yang lebih baik dan harus didukung sebagai bentuk kecintaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. Tahapan dan Prinsip Pembangunan IKN

1. Tahapan Pembangunan IKN

Linimasa Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Kementerian PUPR

Pemindahan IKN menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai proyek prioritas strategis. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama :

2022-2024: Tahap Awal Pemindahan ke Kawasan IKN

Pada fase ini, fokus utamanya adalah membangun infrastruktur dasar di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan meliputi fasilitas penting seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, dan perumahan. Selain itu, pemindahan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga menjadi prioritas, dengan target penyediaan infrastruktur yang mampu menampung hingga 500 ribu penduduk pada tahap awal ini.

2025-2035: Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh

Fase berikutnya berfokus pada pengembangan IKN menjadi kawasan yang kuat dan kompetitif. Ini mencakup pengembangan fase-fase kota lanjutan, pusat inovasi, dan sektor ekonomi. Selain itu, pusat pemerintahan akan dipindahkan sepenuhnya, melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan pusat-pusat pengambilan keputusan.

2. Prinsip Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekadar tentang memindahkan pusat administrasi, tetapi juga sebuah perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam proses pembangunannya, diterapkan delapan prinsip utama yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sebuah komunitas yang berkelanjutan dan menyeluruh.

1.) Mendesain Sesuai Kondisi Alam

Mendesain Ibu Kota Negara dengan mempertimbangkan kondisi alam setempat menjadi prinsip penting. Melalui pemahaman mendalam terhadap ekosistem, topografi, dan karakteristik geografis kawasan, pembangunan Ibu Kota dapat terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan sekitar, serta memastikan keberlanjutan ekosistem yang ada.

2.) Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip ini menekankan pentingnya keberagaman budaya, sosial, dan etnis dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Dengan menghargai dan memahami keberagaman ini, Ibu Kota dapat menjadi cerminan yang nyata dari semangat persatuan dalam perbedaan, seperti yang tercermin dalam motto nasional "Bhinneka Tunggal Ika."

3.) Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses

Konektivitas dan aksesibilitas yang baik menjadi fokus prinsip ini. Pengembangan infrastruktur yang mendukung keterhubungan antarwilayah dan memastikan akses yang mudah bagi warga menjadi kunci. Fasilitas transportasi yang efisien akan mendukung aktivitas sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi.

4.) Aman dan Terjangkau

Lingkungan yang aman dan terjangkau menjadi aspek utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Langkah-langkah keamanan harus terintegrasi dalam desain, sementara kebijakan terkait perumahan dan biaya hidup harus memastikan bahwa Ibu Kota dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup.

5.) Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi

Penerapan teknologi modern menjadi kunci dalam mencapai kenyamanan dan efisiensi di Ibu Kota Negara. Penggunaan inovasi teknologi dalam manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi akan memastikan operasional yang efisien dan memberikan kenyamanan kepada warga.

6.) Peluang Ekonomi untuk Semua

Menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat menjadi prinsip fundamental. Infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan kerja akan menjadikan Ibu Kota Negara sebagai pendorong ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

E. Filosofi Logo IKN

Logo IKN Nusantara

Sumber : KemenkoPMK.go.id, CNBC Indonesia, dan CNN Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Mei 2023 (10 Dzulqa'dah 1444 H). Logo yang terpilih ini merupakan hasil seleksi dari para peserta yang mengikuti kompetisi desain.

Jokowi menyatakan bahwa logo IKN yang terpilih akan menjadi identitas visual bagi Ibu Kota Nusantara. Logo tersebut mengusung tema "Pohon Hayat Nusantara" yang dirancang oleh Aulia Akbar.

Menurut informasi dari akun Instagram resmi IKN, logo "Pohon Hayat Nusantara" terinspirasi dari simbolisme pohon yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, dari barat hingga timur. Logo ini merepresentasikan sumber kehidupan serta kekayaan hayati yang melimpah dalam ekologi Nusantara.

Logo IKN Nusantara Pohon Hayat itu nampak terdiri dari lima akar pohon, dengan tujuh batang, dan ada tujuh belas kembang mekar. Berikut makna masing-masing unsur dalam logo IKN "Pohon Hayat Nusantara":

• 5 Akarnya melambangkan Pancasila
• 7 Batangnya mewakili Pulau Besar
• 17 Kembang Mekar menjadi simbol kemerdekaan yang Abadi

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan filosofi logo IKN Nusantara "Pohon Hayat" juga sejalan dengan pembangunan IKN. Tema Pohon Hayat itu selaras dengan spirit menumbuhkan rasa bangga Indonesia.

"Logo Pohon Hayat juga memiliki filosofi yang sejalan dengan semangat pembangunan IKN, menumbuhkan rasa bangga dengan jati diri bangsa sebagai negara besar, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk dan menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan juga lingkungan beserta ekosistemnya," ujar Jokowi, dikutip Rabu (31/5/2023 | 11/11/1444).

Sementara itu, desainer logo tersebut, Aulia Akbar, menjelaskan bahwa Pohon Hayat juga menjadi simbol keberagaman Indonesia. Ia mencontohkan warna bendera Merah Putih sebagai lambang kesatuan bangsa.

"Ini tuh bisa jadi suatu penanda bahwa di atas keberagamaan kita pasti kita bisa bersatu, seperti layaknya bendera Merah Putih kan ya, kita menyebutnya merah dan putih, dan bukan jingga," imbuhnya.

Sumber Infografis : Antaranews.com

F. Dampak Positif IKN

Dirangkum dari publikasi berjudul Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN memberikan beberapa dampak positif berikut ini.

1. Peningkatan PDRB Nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) diprediksi akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional sebesar 0,1%. Hal ini terjadi karena pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk infrastruktur produktif dan penciptaan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja terampil.

2. Kenaikan Upah Tenaga Kerja

Di wilayah sekitar IKN baru, diharapkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja, dengan kenaikan "price of labour" sebesar 1,37%, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Peningkatan Arus Perdagangan

Bappenas memperkirakan peningkatan arus perdagangan nasional sebesar 50% akibat pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pemindahan IKN diprediksi akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru.

G. Dampak Negatif IKN

Meski memberikan berbagai dampak positif, pembangunan IKN juga membawa dampak buruk bagi negara ini. Mari simak beberapa poin di bawah ini!

1. Kenaikan Inflasi

Pemindahan IKN berpotensi meningkatkan inflasi nasional sebesar 0,2%. Peningkatan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat dan harga barang kebutuhan pokok di sekitar IKN baru.

2. Risiko Pembiayaan

Terdapat Risiko terkait pembiayaan pembangunan IKN, dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar, berkisar antara Rp. 323 Triliun hingga Rp. 466 Triliun, tergantung pada skenario yang dipilih. Kebutuhan ini meliputi pembangunan fungsi utama, pendukung, penunjang, dan pengadaan lahan.

3. Kenaikan Harga Lahan

Kenaikan harga lahan, terutama akibat spekulasi dan penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu, bisa menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan Bappenas. Pemerintah harus merencanakan tata ruang dan pengadaan lahan dengan tepat untuk meminimalisir risiko ini.

4. Risiko Proyek Infrastruktur

Proyek pembangunan infrastruktur di IKN baru memiliki risiko jangka panjang, terutama jika kinerja proyek tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hal ini bisa membebani anggaran negara jika tidak dikelola dengan baik.

H. Daftar Lengkap Investor IKN

Total investor pelopor yang masuk ke IKN Nusantara per Desember 2023 sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp 41 triliun.

• Nilai investasi dari 4 investor pelopor yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama mencapai R. 23,1 Triliun.
• Nilai investasi dari 9 investor dan lembaga pemerintahan yang telah melaksanakan groundbreaking tahap kedua mencapai Rp. 13,1 Triliun.
• Nilai investasi dari 10 investor dan lembaga pemerintahan yang telah melaksanakan Groundbreaking tahap ketiga mencapai Rp. 5,9. Triliun.

Berikut ini adalah Daftar Investor IKN :

1. Tahap Pertama

• Konsorsium Nusantara (Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulauintan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart)
• Vasanta Innopark (Hotel)
• RS Abdi Waluyo (Rumah Sakit)
• FIFA (Pelatihan Sepak Bola Internasional)

2. Tahap Kedua

• Hermina (Rumah Sakit) 
• Pakuwon Group (Beragam Proyek) 
• Jakarta International School (Sekolah Internasional) 
• Mayapada Hospital (rumah sakit) 
• Astra (Relokasi Sekolah SDN 02 Sepaku) 
• Kementerian Perhubungan (Bandara VVIP) 
• BPJS Ketenagakerjaan (Kantor Pusat)
• Bank Indonesia (Kantor)
• PT PLN (PLTS 50 megawatt)

3. Tahap Ketiga

• Aqua (Miniatur Hutan Tropis) 
• The Pakubuwono (Beragam Proyek) 
• PT WBL dan BSB, serta BSH (Beragam Proyek) 
• Bluebird (Kantor dan Layanan Transportasi) 
• Polri (Kantor Pusat) 
• TNI AD (Komando Distrik Militer) 
• Kementerian Kesehatan (Rumah Sakit) 
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR (Penghijauan dan Rehabilitasi)

I. Peta Kawasan IKN

Sumber : Nasional.Kompas.com

Berikut ini adalah Peta Kawasan IKN Nusantara :

Untuk mensimulasikan IKN, silakan lihat di sini.

Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023 | 14/9/1444). Menurut Basuki, dalam peta tersebut dijelaskan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN. "Luas KIPP 6.600 hektare. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektare itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki. "Jadi (KIPP) masih di dalam koridor smart forest city," katanya lagi.

Peta itu juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu.

Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektare.

Untuk Gedung DPR/MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektare.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, dan Komisi Yudisial dibangun di lahan seluas 15,16 hekatare.

Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1-5 hektare.

J. Tambahan

Dan inilah Upacara Bendera HUT ke-79 RI di IKN dan Jakarta :

Meskipun kedepannya Ibu Kota Indonesia sudah berada di IKN, Kalimantan Timur, namun Jakarta sudah Tidak layak lagi menjadi Pusat Bisnis/Perekonomian. Karena, jika Jakarta menjadi Kota Bisnis Berskala Global akan berdampak pada Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang akan membuat Indonesia menjadi Jakarta-sentris. Karena, Teknologi Informasi dan Komunikasi akan semakin maju dan pesat, sehingga akan mempengaruhi Generasi Muda untuk pergi dan tinggal di Jakarta untuk Bekerja, serta akan memperngaruhi Bahasa Gaul dan Pergaulan yang semakin Jakartasentris dan Lingkungan yang semakin Toxic. Jika Jakarta tetap menjadi Pusat Perekonomian dan Bisnis, juga akan memberikan Dampak yang Buruk, misalnya Kemacetan yang parah, dan juga Polusi dan Kerusakan Alam. Dan juga, Jakarta akan menjadi Kota yang Penuh Sesak karena adanya Kelebihan Populasi (Overpopulation), jika diibaratkan seperti Komputer atau Gadget, Jakarta itu sudah kepenuhan dan tidak muat lagi Penympanan Data (Data Storage).

Jadi, jika ingin mengubah negara kita lebih maju dan Indonesia-sentris, seharusnya, setiap Pulau di Indonesia harus mempunyai Pusat Bisnisnya masing-masing. Dan menurut saya, Jakarta sudah Tidak Layak lagi menjadi Ibukota maupun Pusat Bisnis/Perekonomian.

Misalnya, Pusat Bisnis untuk di Pulau Sumatera adalah Medan, maka Medan akan menjadi Pusat Perekonomian di Pulau Sumatera. Sedangkan, untuk di Pulau Jawa karena Jakarta sudah tidak layak menjadi Pusat Perekonomian, maka Surabaya yang akan menggantikannya. Begitupun di Kalimantan, jika IKN Nusantara berada di Penajam Paser atau Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur sebagai Ibukota Pusat Pemerintahan, maka Pusat Perekonomian di Kalimantan adalah Banjarmasin. Sedangkan, Makassar akan menjadi Pusat Perekonomian di Pulau Sulawesi. Lalu, Lombok atau Denpasar di Bali akan menjadi Pusat Wisata sekaligus Pusat Perekonomian di Kepulauan Nusa Tenggara. Terakhir, Ambon dan Jayapura menjadi Pusat Perekonomian di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Jika ingin mengunjungi Situs Resmi IKN, silakan lihat di sini (IKN.go.id). Untuk membaca Artikel di Blog ini tentang HUT ke-79 RI, silakan lihat di sini.

Semoga saja, IKN Nusantara akan lebih bagus dan lebih modern daripada Jakarta.

Terima Kasih 😀😊😁👌👍🇮🇩🇮🇩 : ) 

Wassalamu‘alaikum wr. wb.