Assalammu‘alaikum wr. wb.
Hello guys, apa kabarmu hari ini? Sejak Akhir November 2025 lalu, memang di Wilayah Barat Indonesia sedang tidak baik-baik saja, khususnya di Wilayah Sumatera bagian Utara. Bencana Banjir dan Tanah Longsor ini melandah di sebagian Wilayah Sumatra, khususnya di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Bahkan tak sedikit, para Donatur di Seluruh Indonesia yang secara Sukarela untuk menyalurkan Donasi/Bantuan kepada Orang yang Terdampak Bencana di Sumatera ini.
Sumber : id.Wikipedia.org
Pada Akhir November 2025, wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra dilanda rangkaian bencana hidrometeorologi berat, meliputi banjir bandang, meluapnya sungai, serta tanah longsor. Peristiwa ini terutama memengaruhi tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cuaca ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari memicu terjadinya banjir dan longsor di sejumlah daerah, dengan dampak terparah dirasakan di Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Meski hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu utama, para pakar bersama organisasi masyarakat sipil menilai besarnya tingkat kerusakan tidak lepas dari kondisi lingkungan yang rapuh akibat kerusakan hutan di wilayah hulu. Bencana ini mengakibatkan sedikitnya 1.090 orang meninggal dunia, sementara 186 lainnya masih dinyatakan hilang. Kabupaten Agam tercatat sebagai daerah dengan korban jiwa terbanyak, mencapai 194 orang. Tingginya angka korban membuat peristiwa ini tercatat sebagai bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Sulawesi pada tahun 2018 yang merenggut 4.340 nyawa.
KRONOLOGI BENCANA BANJIR & LONGSOR DI SUMATRA
,%20Sumatra%20Utara%20(Sumut)%20(November%202025).png) |
| Ilustrasi Banjir dan Longsor di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara (Sumut) |
Sumber : News.Espos.id
Bencana alam berupa banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan parah di 52 kabupaten dan kota. Peristiwa besar ini menimbulkan pertanyaan mengenai rangkaian kejadian yang memicu bencana tersebut.
Hingga Selasa (9/12/2025 | 18/6/1447), tercatat sebanyak 964 orang meninggal dunia akibat musibah ini. Selain itu, 262 warga masih dilaporkan hilang, sekitar 5.000 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari tiga juta penduduk terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak atau hancur.
A. Kronologi Banjir Bandang & Longsor di Sumatra
Curah hujan tinggi yang disertai kondisi cuaca ekstrem mulai melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 25 November 2025 (4 Jumadil Akhir 1447 H). Berdasarkan pemantauan BMKG, fenomena ini dipicu oleh terbentuknya sistem siklon tropis serta bibit siklon di sekitar Selat Malaka dan Laut Sulu, yang menyebabkan hujan deras dan angin kencang di berbagai wilayah Sumatra.
Sejumlah kabupaten dan kota di ketiga provinsi tersebut terdampak banjir dan tanah longsor. Bahkan, di beberapa daerah terjadi kerusakan akses jalan dan jembatan, sehingga proses distribusi bantuan serta evakuasi warga menjadi terhambat.
Di Aceh, khususnya wilayah Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tenggara, dilaporkan terjadi pengungsian dalam skala besar disertai kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Ribuan rumah terendam air dan ratusan ribu penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.
Walaupun bantuan telah mulai menjangkau sebagian wilayah, masih banyak daerah yang terisolasi. Keterbatasan akses komunikasi dan logistik membuat kebutuhan mendesak seperti bahan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi.
.png) |
| Ilustrasi Siklon Senyar (Cyclone Senyar) |
BMKG menyatakan bahwa akhir November hingga awal Desember 2025 merupakan puncak musim hujan di wilayah utara Sumatra, dengan curah hujan mencapai sekitar 300 milimeter. Pada periode yang sama, muncul Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka—fenomena yang tergolong jarang terjadi di sekitar garis khatulistiwa—yang kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar pada 26 November 2025 (5 Jumadil Akhir 1447 H) pukul 07.00 WIB.
Sementara itu, data BNPB mencatat bahwa pada 19-20 November 2025 (28-29 Jumadil Awal 1447 H), hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur Kabupaten Aceh Utara. Kondisi ini menyebabkan meluapnya air akibat kapasitas saluran yang tidak memadai serta limpasan dari kawasan perbukitan, sehingga genangan terjadi dengan cepat. Tujuh kecamatan terdampak, yakni Tanah Jambo Aye, Seunuddon, Baktya, Muara Batu, Langkahan, Syamtalira Aron, dan Samudra.
Sebanyak 2.476 kepala keluarga atau 3.260 jiwa terdampak dan masih dalam proses pendataan. Kerugian material meliputi 2.476 rumah yang terdampak, kerusakan satu ruas jalan utama akibat abrasi, sekitar 200 hektare lahan persawahan, serta 15 area tambak yang ikut terendam.
.png) |
| Ilustrasi Banjir di Aceh |
Pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat melalui Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/845/2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Aceh Utara Tahun 2025, yang berlaku mulai 23 November 2025 hingga 15 Januari 2026 (2 Jumadil Akhir hingga 26 Rajab 1447 H).
Sementara itu, BNPB melaporkan bahwa empat wilayah di Sumatra Utara—yakni Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan—mengalami bencana akibat cuaca ekstrem secara beruntun pada Senin (24/11/2025 | 3/6/1447) dan Selasa (25/11/2025 | 4/6/1447). Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengganggu aktivitas serta mata pencaharian masyarakat setempat.
BNPB juga mencatat kejadian Banjir Pertama kali melanda Kota Langsa, Aceh, pada 25 November 2025. Dampaknya, sebanyak 420 orang dari 150 kepala keluarga di Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, terdampak oleh bencana tersebut.
Selain itu, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada tanggal yang sama turut memicu terjadinya banjir di wilayah tersebut.
Seiring berjalannya waktu, bencana banjir meluas di ketiga provinsi tersebut hingga merendam total 52 kabupaten dan kota. Tidak hanya banjir, wilayah-wilayah tersebut juga dilanda tanah longsor. Aliran air yang deras membawa material lumpur dan batang-batang kayu besar, bahkan sempat menutup akses jalan di sejumlah lokasi.
B. Status Bencana
Hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional. Padahal, berbagai pihak telah mendesak agar peristiwa tersebut segera dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional.
Penetapan Status Bencana Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan status serta tingkat bencana, baik nasional maupun daerah.
Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jumlah korban jiwa, besarnya kerugian harta benda, tingkat kerusakan sarana dan prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.
Ketentuan teknis terkait hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 23 dalam aturan ini menegaskan bahwa penetapan status keadaan darurat bencana pada tingkat nasional merupakan kewenangan Presiden.
Selain itu, Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang diterbitkan BNPB pada tahun 2016 menyebutkan bahwa status darurat bencana nasional dapat ditetapkan apabila pemerintah provinsi tidak lagi mampu menangani bencana yang terjadi.
Ketidakmampuan tersebut mencakup kondisi ketika pemerintah daerah tidak dapat memobilisasi sumber daya, tidak sanggup mengaktifkan sistem komando penanganan darurat, serta tidak mampu mengatasi fase awal keadaan darurat, seperti evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Situasi tersebut harus disampaikan secara resmi oleh gubernur daerah terdampak melalui pernyataan yang menyatakan ketidakmampuan penanganan bencana, dengan dasar analisis dari BNPB atau kementerian terkait.
"Selanjutnya Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional".
Apabila suatu peristiwa ditetapkan sebagai bencana nasional, maka seluruh kendali penanganan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini mencakup pengambilan komando, pengerahan sumber daya, penggunaan dana darurat, hingga kemungkinan penerapan status force majeure.
Namun demikian, pemerintah tidak menetapkan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra sebagai bencana nasional. Pemerintah hanya mengklasifikasikan peristiwa tersebut sebagai prioritas nasional.
“Presiden memberikan arahan agar kondisi ini ditangani sebagai prioritas nasional, termasuk memastikan ketersediaan penuh dana dan logistik dari tingkat nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025 | 12/6/1447).
Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran terkait untuk bergerak cepat dan tanggap dalam upaya penyelamatan korban, penyaluran bantuan, serta pemulihan fasilitas dan layanan penting yang terdampak bencana.
FAKTA TENTANG BENCANA BANJIR & LONGSOR DI SUMATRA
%20(November%202025).jpg) |
| Ilustrasi Banjir di Agam, Sumatera Barat (Sumbar) |
Sumber : Tempo.co, CNN Indonesia (01/12), CNN Indonesia (11/12), dan Datasatu.com
Sudah hampir Sebulan berlalu sejak terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga wilayah di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar) pada akhir November lalu.
Proses pencarian dan evakuasi terhadap korban yang dinyatakan masih hilang terus dilakukan. Selain itu, pemulihan akses jalan yang sempat terputus juga terus dikerjakan.
Sementara itu, mereka yang selamat juga masih banyak yang bertahan di pengungsian. Apalagi, mereka yang kehilangan rumah tinggalnya akibat bencana tersebut. Kami telah merangkum sejumlah fakta terbaru terkait banjir di Sumatra sebagai berikut :
1. Menteri ATR Sebut Banyak Pohon Hilang
Nusron menegaskan bencana tersebut harus menjadi titik evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata ruang agar kejadian serupa tidak terus berulang.
"Apa sih problem-nya banjir ini di Sumatera? Adalah debit air yang banyak tidak ada penyangga serapan. Kenapa? Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Pohonnya hilang," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/12/2025).
2. Revisi Tata Ruang, Pohon Jadi Resapan Air
Nusron menilai bahwa revisi tata ruang merupakan kebijakan mendesak yang perlu segera ditempuh setelah rangkaian banjir besar tersebut. Menurutnya, setiap krisis harus ditutup dengan keputusan yang lebih baik, dan dalam konteks Sumatera, keputusan itu adalah mengembalikan fungsi kawasan yang semestinya menjadi ruang hijau.
"Terus gimana caranya (mengatasi banjir di Sumatera dan Aceh)? Kembalikan yang dulunya itu ruang untuk pohon yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya. Kembalikan ruang itu untuk pohon supaya serapan airnya terjaga," lanjutnya.
Nusron menambahkan bahwa kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga kawasan hijau sebagai penyangga alami. Dia menegaskan perlunya mengembalikan ruang yang saat ini berubah fungsi menjadi area lain untuk kembali ditanami pohon, guna memulihkan daya serap air tanah.
Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh atas pola pemanfaatan ruang di Sumatera sebagai dasar penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap risiko bencana.
3. Waspada Mafia Tanah
Di sisi lain, Nusron juga menyoroti adanya pergerakan mafia tanah yang memanfaatkan situasi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera.
Nusron menjelaskan, pasca bencana praktis banyak tanah-tanah musnah. Lahan sawah tertimbun longsoran maupun aset tanah warga yang sudah tidak berbentuk akibat bencana yang terjadi. Titik ini rentan menjadi ruang bagi oknum mafia tanah untuk mensertifikatkan ulang tanah-tanah musnah tersebut.
Nusron mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima sementara, ada sekitar 65 ribu lahan sawah yang tertimbun lumpur, sehingga akan membuat patok-patok atau batas tanah yang sebelumnya ada menjadi terkubur.
"Jadi saya dapat informasi juga, ada 65 ribu lahan sawah yang terkena lumpur, jadi ada potensi sawah itu musnah. Kalau sawah itu musnah, maka dipastikan akan ada pemain-pemain mafia yang mengklaim, pasti batas-batas akan hilang," kata Nusron saat ditemui usai acara Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (8/12/2025 | 17/6/1447)
Namun demikian, Nusron mengatakan kalau tanah masyarakat itu sudah disertifikatkan, maka potensi diserobot oleh mafia tanah menjadi lebih kecil. Sebab Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sudah pasti memiliki catatan tanah-tanah yang terdaftar.
Yang menjadi persoalan ketika tanah tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan resmi. Apalagi jika dokumen kepemilikan tanah itu terbit sebelum tahun 1997, maka akan menyulitkan BPN untuk mendapatkan data kepemilikan tanah.
"Kalau kebetulan mereka sudah disertifikatkan, aman, karena masih ada tapal batas. Jadi ada data di kita. Tapi yang belum didaftarkan ini yang agak susah," kata Nusron.
4. Pengungsi masih Nyaris Satu Juta Orang
Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Osmar Silalahi mengatakan jumlah pengungsi di tiga provinsi itu tercatat sebanyak 902.545 jiwa per Rabu kemarin.
Kendati demikian, Omar mengklaim ada penurunan jumlah pengungsi. Berdasarkan data yang dimiliki Osmar, tercatat ada 1.047.107 warga korban banjir dan tanah longsor yang mengungsi di beberapa posko dan tenda pengungsian pada Senin (8/12).
Menurut Ormar, hal tersebut pertanda bahwa beberapa korban perlahan mulai pindah ke kediaman masing-masing untuk kembali beraktivitas.
Kata dia, seluruh personel masih akan dikerahkan untuk mengantar logistik, membuka jalur darat hingga memaksimalkan proses evakuasi di lokasi bencana.
5. Pemakaman Massal
Sebanyak 24 jenazah korban banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) dimakamkan secara massal di TPU Bungus, Teluk Kabung, Padang, Rabu siang. Pemakaman massal ini dilakukan lantaran hingga hari ke-12 pasca bencana, 24 jenazah tersebut masih belum bisa teridentifikasi hingga tak ada DNA yang cocok dengan warga.
"Pemakaman dilakukan dalam satu liang [kubur]. Jadi 24 peti jenazah itu dimasukkan dalam satu liang," kata Sekda Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi kepada CNNIndonesia.com.
Kapolda Sumbar Irjen Irjen Gatot Tri Suryanta mengatakan hingga Rabu siang, jumlah korban bencana banjir bandang di Sumatera Barat tercatat 351 korban. Dari jumlah tersebut, sudah ditemukan meninggal dunia 238 orang dan luka berat 20 orang. Sementara yang hilang dan masih proses pencarian berjumlah 93 orang.
Gatot menyebut dari 238 yang meninggal tersebut, 24 di antaranya tidak berhasil teridentifikasi.
"Enam laki-laki dewasa, 3 (Tiga) Perempuan Dewasa, 7 (Tujuh) Anak Laki-laki, 4 (Empat) Anak Perempuan dan 4 (Empat) lainnya dalam bentuk potongan tubuh," ucap dia.
6. Tanggap Darurat Diperpanjang
Di sisi lain, masa tanggap darurat banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut) diperpanjang selama dua pekan ke depan atau mulai 10 - 23 Desember 2025 (19 Jumadil Akhir - 3 Rajab 1447 H). Sebab, 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana masih belum berada dalam kondisi aman.
Ketua Harian Posko Darurat Bencana Sumut Basarin Yunus Tanjung menyebut perpanjangan status ini diperlukan untuk menyempurnakan dan mempercepat tindakan tanggap darurat di daerah terdampak.
"Kita merekomendasikan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana selama dua minggu ke depan. Dari rapat evaluasi, masih ada 18 kabupaten/kota yang menyatakan daerahnya belum aman dari ancaman bencana ini," kata Basarin usai Rapat Evaluasi Penanganan Bencana, Rabu.
Basarin membeberkan sejumlah daerah yang direkomendasikan perpanjangan status Tanggap Darurat Bencana antara lain Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga dan Langkat.
7. Mulai Diserang Penyakit
Bencana banjir bandang dan longsor menyebabkan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut) luluh lantak. Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru menjadi salah satu desa yang terdampak cukup parah.
Ratusan rumah hancur, hilang tersapu arus. Banjir bandang dan longsor menyisakan batu bercampur gelondongan kayu-kayu besar. Akses jalan di wilayah itu belum juga pulih. Jembatan penyeberangan yang selama ini digunakan warga kini rusak parah. Jalan satu satunya hanya bisa menggunakan perahu.
Danyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Zaenal Mukhlisin mengatakan saat ini warga yang terdampak bencana di Desa Garoga mulai dihantui penyakit. Petugas terpaksa melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu.
8. Ada Pola Hujan yang Berbeda dari Kawasan Utara Sumatera
Menurut pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), bisa terjadi karena tiga faktor: atmosfer, kondisi geospasial, dan kapasitas tampung wilayah. Menurut Ketua Program Studi Meteorologi ITB Muhammad Rais Abdillah, karakteristik curah hujan di wilayah utara Sumatera berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Dia menyebutkan adanya pola hujan sepanjang tahun atau dua puncak hujan dalam satu tahun. "Dan saat ini berada pada puncaknya,” kata dosen dari kelompok keahlian sains atmosfer itu dikutip dari laman ITB, Jumat 28 November 2025 (7 Jumadil Akhir 1447 H).
SEDERET PENYEBAB BENCANA BANJIR & LONGSOR DI SUMATRA
Sumber : Detik.com, Finance.Detik.com, Tempo.co
Bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih menimbulkan banyak Korban Jiwa. Mengacu pada data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu, 6 Desember 2025 (15 Jumadil Akhir 1447 H), jumlah korban meninggal tercatat mencapai 914 orang.
Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan parahnya banjir bandang dan tanah longsor di wilayah-wilayah tersebut.
A. Sawit Jadi Penyebab Banjir Sumatra
JUMLAH KORBAN BENCANA BANJIR & LONGSOR DI SUMATRA
Sumber : Tempo.co, Kompas.com
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana di Pulau Sumatera kembali bertambah pada Kamis, 18 Desember 2025 (27 Jumadil Akhir 1447 H). Banjir bandang dan tanah longsor melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data BNPB hingga 18 Desember pukul 06.20 WIB, total korban jiwa di ketiga provinsi terdampak mencapai 1.059 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan sembilan orang dibandingkan laporan BNPB sehari sebelumnya.
Jumlah korban meninggal diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat hingga kini BNPB mencatat 192 orang masih dinyatakan hilang meskipun penanganan bencana telah berlangsung lebih dari tiga pekan. Selain itu, lebih dari 7.000 warga dilaporkan mengalami luka-luka.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Sebanyak 451 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi di provinsi paling utara Indonesia tersebut. Sementara itu, sekitar 4.300 warga Aceh dilaporkan mengalami luka-luka.
Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 364 korban meninggal dan sekitar 2.300 orang mengalami luka-luka. Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa mencapai 244 orang, dengan 382 lainnya mengalami cedera.
Selain korban manusia, dampak kerusakan juga tercatat cukup besar. BNPB melaporkan sebanyak 147.236 rumah rusak akibat bencana tersebut. Ribuan fasilitas umum, seperti sekolah, jembatan, sarana kesehatan, dan tempat ibadah di ketiga provinsi, turut mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian sementara maupun hunian permanen bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Ia menyebut telah menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait rencana pembangunan 2.000 Unit Rumah yang akan dimulai pada Minggu, 21 Desember 2025 (1 Rajab 1447 H).
“Tidak menutup kemungkinan rumah-rumah ini langsung dijadikan hunian permanen,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025 (24 Jumadil Akhir 1447 H).
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk pembangunan hunian tersebut telah tersedia, hasil dari kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan di awal masa pemerintahannya. “Kami berhasil menghemat Ratusan Triliun rupiah,” katanya.
Selain itu, Prabowo juga berencana membentuk badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ia memastikan penanganan bencana masih dalam kondisi terkendali. “Kami sudah mengerahkan seluruh sumber daya. Ini terjadi di tiga dari total 38 Provinsi, sehingga situasinya masih terkendali dan terus saya pantau,” ujarnya.
Semoga saja Pemerintah selalu Sigap dalam menaggulangi Bencana di Indonesia.
Terima Kasih 😀😊😘👌👍 :)
Wassalammu‘alaikum wr. wb.